KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MELAKUKAN INOVASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DI MAN KANDANGAN KAB. KEDIRI

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MELAKUKAN INOVASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DI MAN KANDANGAN KAB. KEDIRI

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, pendidikan merupakan salah satu kewajiban yang harus ditempuh oleh personal maupun sosial yang tidak bisa ditawar lagi. Karena pada dasarnya pendidikan adalah merupakan proses sosial yang bertujuan untuk mengembangkan potensi hidup manusia guna menghadapi tuntutan zaman dimasa yang akan datang, seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman yang semakin lama semakin bergeser.

Manajemen pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta didalam mencapai tujuan yang disepakati.

Dalam kaitannya dengan pengembangan pendidikan, kepala sekolah mempunyai peran dan tugas yang sangat penting. Hal ini dikarenakan kepala sekolah sebagai seorang pemimpin merupakan salah satu faktor yang mendorong bagi kemajuan dunia pendidikan. Artinya kepala sekolah dituntut harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan inovasi pendidikan yang sekiranya sudah tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini demi tercapainya pembangunan bangsa dan negara.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di MAN Kandangan Kab. Kediri dengan judul: Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Melakukan Inovasi Manajemen Pendidikan di MAN Kandangan Kab. Kediri dengan tujuan sebagai berikut:

1.Untuk mengetahui kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan inovasi manajemen pendidikan di MAN Kandangan Kab. Kediri
2.Untuk mengetahui proses kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan inovasi manajemen pendidikan di MAN Kandangan Kab. Kediri
3.Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan inovasi manajemen pendidikan di MAN Kandangan Kab. Kediri
Metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini diawali dengan penentuan subyek penelitian, kemudian pengumpulan data menggunakan metode interview, observasi dan dokumenter, serta analisis data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. Karena data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka, akan tetapi merupakan uraian yang didapatkan dari hasil interview, observasi dan dokumenter.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa (1)Tentang kepemimpinan kepala sekolah MAN Kandangan Kab. Kediri sebagai seorang pemimpin yang terbuka dan dinamis mau menerima masukan dari bawahannya dalam pengambilan keputusan. Beliau juga mempunyai tanggung jawab yang sangat penting, memiliki kemampuan-kemampuan dan ketrampilan, diantaranya adalah: mempunyai kemampuan dalam mengorganisasi baik kepada staf maupun pada karyawan lainnya, mempunyai kemampuan untuk membangkitkan dan memupuk kepercayaan pada diri sendiri maupun pada guru yang lain, mempunyai kemampuan untuk mendorong serta membimbing para guru dan staf lainnya, serta mempunyai kemampuan dalam membentuk kerjasama antar sesama tenaga pendidik dan dengan instansi-instansi terkait. (2) proses inovasi manajemen pendidikan di MAN Kandangan Kab. Kediri meliputi inovasi dibidang kurikulum yaitu perubahan kurikulum 1994 ke kurikulum berbasis kompetensi dan sistem full day masuk mulai pukul 06.45-15.05, sarana dan prasarana yaitu penambahan bangunan gedung sekolah dan penambahan 5 unit komputer, buku-buku perpustakaan , manajemen keuangan, strategi belajar mengajar, pengelolaan siswa, dan pengelolaan tenaga pendidik. (3)Tentang faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan inovasi Manajemen pendidikan di MAN Kandangan Kab. Kediri adalah: faktor pendukungnya: adanya kegigihan usaha dari para tenaga pendidik di MAN Kandangan Kab. Kediri dalam menciptakan madrasah yang berkualitas yang mampu menjawab tantangan dimasa datang, faktor internal dan eksternal dimana faktor internal meliputi kepala sekolah, guru, siswa, sedangkan faktor eksternalnya meliputi orang tua dan lingkungan yang kondusif, faktor sistem pendidikan, adanya perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek misalnya: perbaikan kurikulum, sedangkan perencanaan jangka panjang misalnya: pembangunan dan penambahan gedung sekolah, dan sebagainya. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu minimnya dana yang tersedia serta terbatasnya sarana dan prasarana. Namun hal ini dapat ditutupi
dengan adanya pengadaan dana melalui sumbangan wajib dari wali murid, serta permintaan subsidi dari pemerintah

Sedangkan hal-hal yang harus diperhatikan bagi kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya hendaknya kepala sekolah benar-benar mampu dan menguasai baik secara teoritis maupun prakteknya, dalam memberikan bimbingan terhadap semua bawahannya hendaknya disertai contoh nyata sehingga dapat lebih memacu motivasi, hendaknya inovasi di MAN kandangan direncanakan jauh sebelumnya.sedangkan bagi para guru apabila terdapat permasalahan dalam proses belajar mengajar hendaknya mencari solusi bersama tenaga pengajar lainnya, hendaknya bias lebih mempertinggi kemampuan dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan kemungkinan yang bakal terjadi, Bagi waka kurikulum MAN Kandangan, sebelum melaksanakan program-program pendidikan hendaknya mencari kejelasan dan arah tujuan program-program tersebut

Manajemen sarana Prasarana Pendidikan

skip to main | skip to sidebar

Senin, 2009 Januari 12

Layanan Prima

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
LAYANAN PRIMA DI PERPUSTAKAAN

PENDAHULUAN
Suatu kenyataan, bahwa dalam abad ke 21 ini terjadi suatu ledakan informasi yang lebih heboat dari abad-abad sebelumnya,sejak sejarah manusia mengenal kebudayaan tulisan. Ditanah air sendiri pernah terjadi perkembangan penerbitan yang cukup menggembirakan, meski tidak sehebat negara-negara maju.Hal ini terjadi terutama dalam melaksanakan Proyek Buku Nasional sebagai salah satu kegiatan dalam Pembangunan Nasional. Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, salah satu kewajiban Pemerintah adalah untuk mencerdaskan bangsa. Masalah ini menyangkut masalah pendidikan dalam arti luas, baik pendidikan yang dikelola oleh lembaga-lembaga pendidikan formal, maupun pendidikan yang dikelola oleh lembaga non formal. Yang jelas pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan perbukuan dan informasi.
Walaupun masalah ini telah menunjukkan gejala yang menggembirakan, khususnya sejak dasa warsa yang lalu, namun demikian koleksi yang tersedia masih kurang memenuhi kebutuan apalagi sejak kita diterpa oleh krisis yang berkepanjangan. Disamping itu judul-judul yang tersedia dipasaran juga masih terbatas judul-judul lama, serta banyaknya permintaan masyarakat untuk melakukan perpanjangan waktu layanan Oleh karena itu pengelolaan di bidang perpustakaan perlu ditangani dengan sungguh-sungguh, agar perpustakaan sebagai pusat informasi betul-betul dapat menunjang pelaksanaan program-program pembangunan , yang akan dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan non formal yang sangat berdaya berguna.
Melalui Perpustakaan, masyarakat dapat memperoleh informasi yang diperlukan baik untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bagi keperluan studi, maupun untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang sedang di hadapinya. Bahan-bahan tersebut dikelola menurut suatu sistem tertentu, sehingga masyarakat dapat memperolehnya dengan mudah, cepat dan tepat. Namun disisi lain dengan banyaknya pengunjung sudah barang tentu akan terjadi buku yang diminati akan berkurang, dan akhirnya terjadi permintaan pesanan.
Perkembangan dunia perpustakaan waktu ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat disaksikan dengan munculnya berbagai jenis perpustakaan, baik yang disediakan untuk lingkungan tertentu ,maupun untuk masyarakat luas seperti umum.Sudah barang tentu didalam pembinaannya pimpinan perpustakaan di daerah dihadapkan dengan berbagai masalah antara lain landasan hukum yang menjadi titik tolak di dalam pengelolaannya.
Dengan perkembangannya perpustakaan diharapkan pemerataan pendidikan dan penyebaran informasi sampai ke polosok desa.Perpustakaan diharapkan sebagai pilar-pilar kokoh penunjang penyelenggaraan pendidikan dan penyebaran informasi betul-betul mampu melayani masyarakat pengguna dengan baik.Untuk menjadikan pilar yang kokoh dalam pembangunan perpustakaan diarahkan pada penciptaan sarana dan prasarana yang akan menjadikan Perpustakaan sebagai, pelestari bahan pustaka, pengumpul bahan pustaka dan layanan kepada masyarakat di wilayah. berfungsinya sebagai pilar penyangga pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat dimungkinkan apabila ketiga fungsi diatas terwujud, yang ditunjang dengan adanya peraturan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
Dengan dasar tersebut sudah barang tentu pembangunan selanjutnya diarahkan pada Sumber Daya Manusia yang tersedia, Koleksi, dan sarana dan prasana berupa gedung namun semuanya harus direncanakan secermat mungkin agar sasaran pembangunan tersebut tercapai secara efektif dan efisien. Urgensinya suatu penelitian yang dapat mengungkapkan kondisi, kelemahan dan kekuatan dan temuan penelitian ini kan menjadi bahan penting bagi prospek perencanaan selanjutnya.
Perpustakaan sebagai lembaga yang mengelola sumber informasi dan pelestari bahan pustaka hasil budaya bangsa serta melakukan jasa informasi perlu dipersiapkan dan dikelola dengan baik.Agar dapat diwujudkan sistem perpustakaan yang kompetetif yang bermuara pada kepuasan pengguna Dari sinilah perpustakaan dapat menunjukkan eksistensi dan perannya dalam menghadapi era informasi global.
Dengan demikian maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan akan tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya,beberapa faktor yaitu kesadaran, aturan, organisasi, kemampuan dan ketrampilan dan sarana pelayanan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
Faktor Kesadaran
Faktor kesadaran berfokus pada individu yang melakukan suatu tugas atau pekerjaan kesadaran pada kualifikasi pekerjaan, resiko yang dihadapi, konsumen yang ditangani dan cakupan tugas penting akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Bahwa “kesadaran sebagai keadaan jiwa pada seseorang yang merupakan titik temu dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh satu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwa yang bersangkutan" Proses tumbuhnya kesadaran berbeda pada setiap orang, baik dalam hal kecepatan maupun dalam kualitas. Hal ini tergantung pada kemampuan berpikir, penggunaan perasaan, pertimbangan dan pengambilan keputusan setiap individu. Disamping itu aspek eksternal individu seperti aspek sosial, keluarga dan teman. Pemahaman yang baik terhadap lingkup tugas seseorang menimbulkan kesadaran yang berpengaruh pada pengambilan keputusan pelayanan yang lebih baik.
Faktor Aturan
Aturan biasanya memuat hal-hal yang mengikat dan merupakan patokan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Aturan memuat cara kerja normatif yang harus ditempuh suatu organisasi atau individu. Bahwa aturan yang dibuat untuk mengatur organisasi dan karena setiap aturan pada akhirnya menyangkut langsung ataupun tidak langsung kepada orang, maka masalah manusia dan sifat kemanusiaan nya harusd menjadi pertimbangan utama.
Lebih lanjut dikatakan bahwa pertimbangan utama manusia sebagai subyek aturan ditujukan kepada hal penting antara lain :
- Kewenangnan yaitu pembuat aturan haruslah memiliki kewenangan untuk itu karena kewenangan erat hubungannya dengan suatu tindakan atau perbuatan yang diambil, termasuk pembuatan aturan yang akan mengikat berbagai pihak.
- Pengetahuan dan pengalaman, yaitu dengan pengetahuan dan pengalaman yang luas yang dapat melihat jauh ke depan sehingga aturan yang yang dapat menjangkau waktu yang cukup panjang.
- Kemampuan bahasa, yaitu kemampuan bahasa tulis yang mampu secara lengkap menerjemahkan secara lengkap kehendak pikiran.
- Pemahaman pelaksana, yaitu petugas pelaksana yang kelak akan terlibat langsung dengan aturan itu haruslah memahami lebih dulu maksud dari aturan
- Disiplin dalam pelaksanaan adalah suatu bentuk ketaan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis.
Faktor Organisasi :
Organisasi pelayanan pada dasarnya berbeda dengan organisasi pada umumnya meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam penerapannya karena sasaran pelayanan ditujukan kepada manusia yang mempunyai watak dan kehendak yang multi komplek. Oleh karena itu organisasi pelayanan ini lebih banyak ditekankan kepada pengaturan dan mekanisme kerjanya yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang memadai.
Sehingga faktor organisasi yang dimaksud disini adalah mengorganisir fungsi pelayanan baik dalam struktur maupun mekanismenya yang akan berperan dalam produk mutu dan kelancaran pelayanan yang meliputi sistem, prosedur dan metode yang berfungsi sebagai tatacara atau tatakerja agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik ( Munir, 1992 : 130 )
Faktor Ketrampilan dan Kemampuan
Bahwa kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh kualitas kemampuan dan ketrampilan individu dalam melayani pengguna. Kemampuan berhubungan dengan kondisi psikologis seseorang dalam bekerja. Aspek mental, kepribadian dan sikap memberikan kontribusi besar pada kemampuan. Kemampuan menunjukkan sikap yang optimis untuk dapat bertindak dalam segala hal sesuatu. Ketrampilan lebih berorentasi pada penguasaan suatu tehnik praktis yang sangat berhubungan dengan tingkat pekerjaan.
Ketrampilan dan kemampuan merupakan keadaan yang menggambarkan kondisi seseorang dari sisi tinjau baik skill maupun fisik dapat melakukan atau pekerjaan sesuai dasar ketentuan yang berlaku. Kopetensi petugas merupakan bagian dari fungsi manajemen yang perlu ditingkatkan. Menurut Gibson ( 1983 : 38 ) bahwa kemampuan menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan tugas pekerjaan. Sedangkan Encip hamijoyo ( 1985 : 43 ) menambahkan bahwa kemampuan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang terbatas dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga dapat mencapai hasil setinggi-tingginya dan sebaliknya apabila kemampuan rendah maka kemampuan untuk membuat sarana dan prasarana menjadi kurang.
Faktor Sarana Pelayanan :
Bahwa kualitas pelayanan yang tinggi harus didukung oleh sarana pelayanan yang lengkap. Sarana berfungsi untuk memudahkan pelayanan, memberikan kecepatan pelayanan yang lebih tinggi, menciptakan keakuratan dan kehandalan serta kejelasan informasi yang seharusnya dicatat yang hasil akhir bermuara pada efesiensi dan efektivitas pelayanan.
Dan menurut Somudiningrat ( 1996 ) menyatakan bahwa ketersediaan prasarana pendukung yang memadai akan memudahkan pelayanan. Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana kerja menurutnya adalah segala peralatan dan perlengkapan yang diperuntukkan dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan menurut Ichsan ( 1996 : 26 ) menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan dan terlibat dalam kegiatan pengumpulan pendapatan suatu daerah.Bahwa sarana pelayanan adalah segala jenis peralatan perlengkapan kerja fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan kerja, dan fungsi dari sarana pelayanan ini antara lain:
- Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
- Meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa
- Kualitas produk yang lebih baik/ terjamin
- Lebih mudah / lebih sederhana dalam gerak para pelakunya
- Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang yang berkepentingan
- Menimbulkan perasaan puas pada orang yang berkepentingan sehingga dapat mengurangi sifat emosional mereka ( Munir : 1992 : 126 )
Faktor sarana pelayanan ini secara garis besar dibedakan dalam :
a. Sarana kerja, yaitu peralatan yang digunakan untuk memberikan pelayanan
b. Fasilitas pelayanan, yaitu berbagai fasilitas yang dipergunakan dalam memberikan pelayanan antara lain fasilitas ruangan, telepon umum, alat panggil dan lain sebagainya.
Pendapat Munir sama dengan pendapat Susilo ( 1996 : 47 ) yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan ( baik dari penyusunan tarif sampai penerimaan dan penyetoran ) sarana dan prasarana yang baik akan meningkatkan pelayanan dan akan bermuara pada suksesnya dalam pencapaian tujuan suatu instansi.
Selanjutnya menurut Kaho ( 1997 : 18 ) menyatakan bahwa fasilitas penyelenggaraan berpengaruh pada pengelolaan ataupun pelayanan. Selanjutnya untuk memudahkan pengelolaan maka aspek perangkat keras, perangkat lunak, informasi dan teknologi memiliki andil yang sangat besar.
Kesimpulan :

- Aspek teoritik maka dapat dikatakan bahwa aturan memiliki hubungan atau berpengaruh terhadap kualitas layanan. Semakin baik aturan yang ada semakin fleksibel maka kualitas akan semakin tinggi.
- Logika teori maka dapat dikatakan bahwa aspek organisasi memiliki pengaruh terhadap kualitas pelayanan. Arah hubungan adalah positip, artinya semakin efesien sistem organisasi penunjang pelayanan, semakin mudah dan fleksibel prosedur dan metode yang ada maka kualitas pelayanan akan semakin tinggi.
- Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa hubungan sarana pelayanan dan kualitas pelayanan adalah positif dan signifikan artinya semakin tinggi/baik/lengkap sarana pelayanan yang digunakan dalam proses pelayanan sehingga menciptakan unsur kemudahan, kecepatan, keakuratan maka semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan.Signifikan karena teori menyatakan demikian.



Daftar Pustaka:
Gasper,Vincent (1997 ) Manajemen kualitas penerapan konsep-konsep kualitas dalam manajemen bisnis total. Jakarta : Gramedia Pustaka.
Sulistya-Basuki (1991) Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta : Gramedia
Munir,AS (1996) Manajemen Layanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara
---------(2001) Teori Organisasi. Surabaya :Puslibang Univ. Wijaya Putra

konsep dasar manajemen sarana dan prasarana pendidikan

Manajemen sarana Prasarana Pendidikan

1. sarana pendidikan :semua peralatan atau fasilitas yang langsung digunakan dalam proses belajar mengajar agar tujuan pendidikan dapat tercapai. misal: papan tulis, spidol,penghapus, kertas komputer
2. prasaranan pendidikan: alat tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. misal: bangunan sekolah, lapangan olahraga
3. manajemen : serangkaian kegiatan yang dirancanag untuk mencapai suatu tujuan organisasi(Robert D.Gatewood)

manajemen sarana dan prasarana pendidikan
kegiatan pengelolaan atau usaha yang dilakukan untuk mendayagunakan segala sumber daya yang ada untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan
tujuan manajemen sarana & prasarana pendidikan
memberikan sistematika kerja dalam mengelola pendidikan berupa sarana dan prasarana

manajemen sarpras pesantren

Manajemen Sarpras Pesantren

Lembaga pendidikan apa pun tidak akan bisa terlepas dari adanya manajemen. Karena manajemen dalam suatu lembaga sangat diperlukan, bahkan sebagai prasyarat mutlak untuk tercapainya tujuan yang ditetapkan dalam lembaga tersebut. Semakin baik manajemen yang diterapkan, semakin besar pula kemungkinan berhasilnya lembaga tersebut dalam mencapai tujuannya. Demikian pula sebaliknya.
Berkaitan dengan itu, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam juga tidak dapat lepas akan perlunya manajemen di dalamnya. Namun, sebagian para penyelenggara pesantren agaknya belum memiliki kesadaran akan hal itu. Hal ini berdasarkan fakta bahwa manajemen pendidikan yang diterapkan pada pesantren dalam upaya pengembangannya, belum diterapkan secara optimal. Padahal dikatakan bahwa manajemen pendidikan Islam – yang di dalamnya terdapat pesantren itu – adalah salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Sebab, manajemen merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat terwujud secara optimal, efektif dan efisien.
Kenyataannya, sebagian besar pesantren masih diliputi oleh suasana dan semangat tradisional, yakni dengan manajemen 'seadanya', kurang disiplin, menerima apa adanya dan seterusnya. Akibatnya, pesantren tidak menghasilkan citra dan output sebagaimana yang diharapkan sebagai representasi atau personifikasi ajaran Islam itu.
Menyadari peran dan posisi penting pesantren yang juga ikut menentukan bagi masa depan bangsa di masa yang akan datang, maka sudah saatnya kini dipikirkan kembali upaya-upaya serius dan menyeluruh untuk memecahkan persoalan-persoalan yang masih menggelayuti pesantren itu.
Dengan tidak berpretensi tulisan ini mampu melakukannya, makalah ini akan mencoba untuk membahas mengenai pesantren dari sudut manajemen sarana dan prasarana pendidikannya. Semoga makalah ini dapat memberikan kontribusi positif bagi insan pesantren dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikannya.
B. Pembahasan
1. Pengertian Sarana dan Prasarana
Sarana berarti segala sesuatu yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan kaitannya dengan pendidikan, sarana adalah peralatan, bahan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran.
Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terseleggaranya suatu proses. Sementara yang dimaksud prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan; seperti asrama, halaman, kebun, taman pesantren, jalan menuju pesantren. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti halaman pesantren sebagai lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.
Dengan demikian dapat di tarik suatau kesimpulan bahwa sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang sacara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri.
Dalam konteks manajemen sarana dan prasarana pendidikan, maka secara sederhana dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efesien.

2. Tujuan Manajemen Sarana dan Prasarana
Manajemen sarana dan prasarana, secara umum bertujuan untuk memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efesien, khususnya pendidikan di pesantren.
Secara rinci tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama,
b. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana pendidikan secara tepat dan efesien.
c. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh setiap personal pesantren.

3. Prinsip-prinsip Manajemen Sarana dan Prasarana
Agar tujuan manajemen sarana dan prasarana tersebut di atas bisa tercapai, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah : prinsip pencapaian tujuan, prinsip efesiensi, prinsip administratif, prinsip kejelasan tanggungjawab dan prinsip kekohesian (terealisasi dlm bentuk proses kerja lembaga secara kompak).

4. Ruang Lingkup Manajemen Sarana dan Prasarana
Setidaknya manajemen sarana dan prasarana meliputi empat hal pokok, yaitu : perencanaan, pengadaan, perawatan dan administrasi yang meliputi inventarisasi dan penghapusan.

a) Perencanaan
Perencanaan dapat dipandang sebagai suatu proses penentuan dan penyusunan rencana dan program-program kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang secara terpadu dan sistematis dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu proses penentua dan penyusunan rencana pengadaan fasilitas pendidikan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Rencana tersebut hendaknya memiliki sifat-sifat sebagai berikut : Pertama, harus jelas . Kedua, rencana harus terpadu . Ketiga, mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di pesantren; Keempat, menetapkan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.

b) Pengadaan
Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya merupakan upaya untuk merealisasikan pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan pengadaan ini meliputi; analisis kebutuhan. analisis anggaran, seleksi, keputusan dan pemerolehan. Pengadaan Ada beberapa cara untuk mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan, antara lain dengan cara membeli, mendapatkan hadiah atau sumbangan, tukar menukar, dan meminjam.
Dalam kaitannya dengan pengadaan ini, sebaiknya memperhatikan hal-hal sebgai berikut :
1. Menuangkan dalam bentuk program
2. Mengusulkan sarana dan prasarana pendidikan kepada pihak terkait.
3. Mengadakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan prioritas dan kemampuan pesantren
4. Mendistribusikan dan pendayagunaan sarana dan prasarana secara optimal.

c) Perawatan
Sarana dan prasrana yang sudah harus dirawat dan dipelihara agar dapat dimanfaatkan dengan optimal, efektif dan efesien. Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan harus dikakukan secara teratur dan berkesinambungan.
Ada beberapa macam perwatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di pesantren. Ditinjau dari sifatnya, ada empat macam perawatan, yaitu: Pertama, perawatan yang bersifat pengecekan. Kedua, perawatan yang bersifat pencegahan. Ketiga, perawatan yang bersifat perbaikan ringan. Keempat, perawatan yang bersifat perbaikan berat.
Sedangkan apabila ditinjau dari waktu perbaikannya, ada dua macam perawatan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu perawatan sehari-hari dan perawatan berkala.
Namun yang terpenting adalah koordinasi dan kerjasama di antara semua pihak di dalam mengelola dan memelihara sarana dan prasarana pesantren agar tetap prima. Oleh karena itu para petugas yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pesantren bertanggung jawab langsung kepada kepala pesantren.

d) Inventarisasi
Salah satu aktivitas dalam pengelolaan perlengkapan pendidikan di sebuah lembaga - termasuk pesantren adalah mencatat semua perlengkapan yang dimiliki oleh lembaga. Kegiatan pencatatan semua perlengkapan itu disebut inventarisasi. Dengan demikian, inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik secara sistematis, tertib dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sedangkan inventaris adalah daftar yang memuat semua barang milik kantor yang dipakai dalam melaksanakan tugas.
Kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi dua kegiatan; Pertama Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pembuatan kode barang; Kedua, Kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan laporan.
e) Penghapusan
Penghapusan adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga dari daftar inventarisasi dengan cara berdasarkan peraturan yang berlaku. Sebagai salah satu aktivitas dalam pengelolaan perlengkapan pendidikan, penghapusan memiliki beberapa tujuan ;
1. Mencegah atau membatasi kerugian yang lebih besar sebagai akibat pengeluaran dana untuk perbaikan perlengkapan yang rusak.
2. Mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan perlengkapan yang tidak berguna lagi.
3. Membebaskan lembaga dari tanggungjawab pemeliharaan dan pengamanan.
4. Meringankan beban inventaris.
C. Penutup
Dari uraian-uraian singkat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, berhasil tidaknya suatu tujuan pada pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan Islam, sangat ditentukan oleh fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalamnya. Semakin lengkap fasilitas yang tersedia, semakin besar pula peluang keberhasilan pesantren dalam mencapai tujuan pendidikannya tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin kurang lengkap fasilitas yang ada, maka akan semakin kecil pula peluang tercapainya tujuan dari pesantren itu.
Kenyataan yang kita temui, sebagian besar pesantren justru berjalan dengan manajemen fasilitas seadanya. Hanya pesantren-pesantren yang masuk kategori maju sajalah agaknya yang mampu bersaing – atau bahkan mengungguli – dengan lembaga-lembaga pendidikan umum.
Demikianlah ada yang dapat penulis sampaikan. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi para pengelola pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam (pesantren). Karena kebenaran yang tidak dimanaj dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang dimanaj dengan baik (haqqun bi ghairi nizam yaghlibuhu bathil bi nizam). Akankah kita mampu melaksanakannya? Semoga. Amiiin... 

___________________________________

Minim, Perpustakaan di SD/SMP

Fasilitas perpustakaan di jenjang pendidikan dasar SD dan SMP jumlahnya masih terbatas. Selain itu, jumlah koleksi buku, kondisi ruangan, dan keragaman buku masih jauh dari ideal.
Berdasarkan data Departemen Pendidikan Nasional, pada 2008 tercatat baru 32 persen SD yang memiliki perpustakaan, sedangkan di tingkat SMP sebanyak 63,3 persen. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan ruang perpustakaan sebanyak 10 persen.
Yanti Sriyulianti, Koordinator Education Forum, di Jakarta, Selasa (13/1), mengatakan, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat bisa menuntut pemerintah jika terjadi kesenjangan mutu pendidikan akibat sarana dan prasarana yang kurang memadai.
Abbas Ghozali, Ketua Tim Ahli Standar Biaya Pendidikan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), mengatakan, pendidikan dasar di Indonesia yang diamanatkan konstitusi untuk menjadi prioritas pemerintah masih berlangsung ala kadarnya. Pemerintah masih berorientasi pada mengejar angka statistik soal jumlah anak usia wajib belajar yang bersekolah, sedangkan mutu pendidikan dasar masih minim.
Padahal, soal sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Sarana dan Prasarana. Peraturan ini memberi arah soal keberadaan perpustakaan di sekolah.
Untuk SD-SMP, luas ruang perpustakaan minimum satu ruangan kelas. Buku-buku yang ada adalah buku teks pelajaran satu eksemplar untuk setiap mata pelajaran per peserta didik. Selain itu, ada buku panduan pendidik, buku pengayaan minimal sebanyak 870 judul buku tiap sekolah dengan komposisi 60 persen nonfiksi dan 40 persen fiksi. Selain buku referensi 10 judul tiap sekolah, perpustakaan juga menyediakan multimedia pendidikan, seperti satu set komputer, TV, radio, dan pemutar VCD.

Sumber:kompas.com/(ELN)Edisi: Rabu, 14 Januari 2009

PENGERTIAN KURIKULUM

PENGERTIAN KURIKULUM

Oleh : Ahmad Sudrajat

Untuk mendapatkan rumusan tentang pengertian kurikulum, para ahli mengemukakan pandangan yang beragam. Dalam pandangan klasik, lebih menekankan kurikulum dipandang sebagai rencana pelajaran di suatu sekolah. Pelajaran-pelajaran dan materi apa yang harus ditempuh di sekolah, itulah kurikulum. George A. Beauchamp (1986) mengemukakan bahwa : “ A Curriculun is a written document which may contain many ingredients, but basically it is a plan for the education of pupils during their enrollment in given school”. Dalam pandangan modern, pengertian kurikulum lebih dianggap sebagai suatu pengalaman atau sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan, seperti dikemukakan oleh Caswel dan Campbell (1935) yang mengatakan bahwa kurikulum … to be composed of all the experiences children have under the guidance of teachers. Dipertegas lagi oleh pemikiran Ronald C. Doll (1974) yang mengatakan bahwa : “ …the curriculum has changed from content of courses study and list of subject and courses to all experiences which are offered to learners under the auspices or direction of school.

Untuk mengakomodasi perbedaan pandangan tersebut, Hamid Hasan (1988) mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam empat dimensi, yaitu:

1. kurikulum sebagai suatu ide; yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan.
2. kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide; yang didalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu.
3. kurikulum sebagai suatu kegiatan, yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis; dalam bentuk praktek pembelajaran.
4. kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekwensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan, dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari para peserta didik.

Sementara itu, Purwadi (2003) memilah pengertian kurikulum menjadi enam bagian : (1) kurikulum sebagai ide; (2) kurikulum formal berupa dokumen yang dijadikan sebagai pedoman dan panduan dalam melaksanakan kurikulum; (3) kurikulum menurut persepsi pengajar; (4) kurikulum operasional yang dilaksanakan atau dioprasional kan oleh pengajar di kelas; (5) kurikulum experience yakni kurikulum yang dialami oleh peserta didik; dan (6) kurikulum yang diperoleh dari penerapan kurikulum.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa: “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

KOMUNIKASI DALAM MANAJEMEN KURIKULUM

KOMUNIKASI DALAM MANAJEMEN KURIKULUM

January 03, 2009 By: Istiara_27 Category: Uncategorized

Kurikulum merupakan unsur vital dalam setiap program pendidikan. Selalu saja guru yang diharapkan untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran selama satu tahun. Hal ini merupakan kegiatan rutin bagi guru sehingga banyak yang beranggapan untuk terlalu penting untuk memperbarui kurikulum yang dibuatnya. Dalam lingkungan sekolah yang tidak terlalu besar, komunikasi bisa berjalan mulus dari pembuat kebijakan (kepala sekolah dan bagian kurikulum)kepada guru pengajar atau sebaliknya.

Komunikasi intensif di sekolah kecil bisa dijalankan mulai dari penyusunan program, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi pelaksanaan pembelajarannya. Setiap kendala yang dihadapi guru dalam pengajaran menjadi topik utama bagi guru, bagian kurikulum dan kepala sekolah. Guru tidak hanya mendapat komando di awal yang berupa pemberian jadwal dan kemudian divonis pada akhir tahun pelajaran. Pada saat siswa berhesil guru sekedarnya dipuji. Sedang jika mereka melihat siswa tidak berhasil dalam belajar, guru dicaci. Sukses belajar pada siswa merupakan sukses guru dan sekolahnya. Komunikasi kurikulum selama proses pelaksanaan pembelajaran selalu terkait dengan problem solving. Setiap kendala dalam proses pembelajaran harus cepat ditanggapi oleh pihak kurikulum.